Rekening Gendut Bupati Pinrang Rp. 31,5 M

Bupati Pinrang Aslam Patonangi menunjukkan bukti rekening
 yang diduga masuk ke rekening pribadinya
di ruang pola Bupati Pinrang, Selasa 16 Oktober.

Makassar - Kareba_ Rekening gendut Bupati Pinrang sebesar Rp31,5 miliar terus diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Sampai kemarin, perwakilan lembaga tersebut masih berada di daerah tersebut untuk mencari tahu rekening yang mencurigakan tersebut. “Tim kami sudah di sana (Pinrang, red) untuk keperluan audit atas pinjaman APBD 2009/2010 oleh Pemkab Pinrang yang diduga terparkir di rekening pribadi bupati setempat,” ungkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Hamonangan, di Makassar, kemarin.

Hamonangan menyebutkan, tim yang beranggotakan tiga orang tersebut sedang mempelajari dan mengkaji apakah ada bentuk pelanggaran dalam pinjaman kredit untuk APBD Pinrang. “Kami targetkan proses audit berlangsung selama 10 hari,” ungkap  Hamonangan.

Menurutnya, salah satu yang difokuskan dalam melakukan audit adalah perihal prosedural pencairan dana pinjaman kredit Pemkab Pinrang selama empat kali tahapan.

Tahap pertama terjadi pada tanggal 26 November 2009 sebesar Rp10 miliar, kemudian pada 21 Desember 2009 sebesar Rp5 miliar, 28 Desember 2009 juga ada pencairan kredit sebesar Rp10 miliar dan terakhir pencairan dilakukan pada 31 Desember 2009 sebesar Rp2,5 miliar.

"Sejauh ini kami belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak. Kemungkinan pekan depan hasilnya sudah bisa kami publikasikan,” tandasnya.

Hamonangan menyebutkan, audit tertentu dilakukan oleh pihak BPKP setelah menerima surat permintaan dari Pemkab Pinrang atas nama Bupati Aslam Patonangi. Audit tertentu dilakukan untuk mengetahui secara pasti apakah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus peminjaman uang yang dilakukan Pemkab ke Bank Sulselbar.

Bupati Pinrang Aslam Patonangi usai pertemuan di kantor bupati, kemarin, mengatakan persoalan ini perlu diluruskan karena masih ada sebagian besar pihak yang kurang memahami sistem pinjaman keuangan di perbankan, sehingga menimbulkan persepsi yang salah. “Isu yang tidak jelas ini malah menuding kami pribadi. Kasihan anak-anak kami yang ikut terbawa persoalan yang sebenarnya tak ada sama sekali,” ujar Aslam seusai memberi penjelasan di depan ratusan PNS di Aula Kantor Bupati Pinrang.

Aslam didampingi Sekertaris Pemkab Pinrang, Syarifuddin Side, Kepala BPDSS Andi Damis, Kepala Keuangan Pemkab Pinrang Islamuddin, dan Kabag Humas Pemkab Pinrang Syamsuddin. “Enaknya ya, kalau dana itu masuk di rekening pribadi saya. Kita tunggu saja hasil pemeriksaan BPKP," katanya.

Pihak BPDSS juga mengaku akan mengkonultasikan dengan pihak direksi untuk pengumuman di media bila persoalan pinjaman kredit Pemkab Pinrang, yang mendapat persetujuan pimpinan DPRD ini tidak ada penyelewengan karena sesuai prosudur.